Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan sebuah sistemrninformasi yang disebut dengan internet. Dengan kehadiran internet, masyarakatrndiberikan berbagai kemudahan untuk mengakses segala informasi yangrnmasyarakat butuhkan. Seiring dengan makin baragamnya kegiatan yang dapatrndilakukan melalui internet, menimbulkan celah yang sering dimanfaatkan olehrnsebagian pihak untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukumrnyaitu tindak pidana cybercrime. Perkembangan kejahatan melalui internet ataurncybercrime, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal inirndikarenakan kurangnya kesiapan aparat penegak hukum dalam mengantisipasirnmaupun mengungkap berbagai kasus tindak pidana cybercrime yang disebabkanrnoleh berbagai faktor, diantaranya adalah minimnya pengetahuan aparat penegakrnhukum di bidang cybercrime dan tidak adanya payung hukum yang diakibatkanrnoleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak bisa diterapkan secararnmaksimal kepada para pelaku tindak pidana cybercrime. Dengan diberlakukannyarnUndang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksirnElektronik diharapkan dapat memberikan payung hukum serta perlindunganrnhukum kepada masyarakat terhadap tindak pidana cybercrime, sehingga dapatrnmemberikan suatu gambaran kepada masyarakat mengenai batasan aktivitas yangrndapat dilakukan di dunia maya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 TentangrnInformasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai bentukrnpertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidanarncybercrime, dimana bentuk pertanggungjawabannya dapat menggunakan sistemrnpenerapan sanksi pidana alternatif atau dengan menggunakan sistem penerapanrnsanksi pidana kumulatif.