Bibl.rnIndonesia memiliki permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di Negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Di banyak Negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan dan salah satunya adalah dengan melaksanakan tax amnesty. Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi adminstrai perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tax amnesty merupakan sebuah isu yang kontroversial dalam dunia perpajakan. Asumsi kontroversial yang mendasari tax amnesty adalah dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi dan/atau pidana pajak atas ketidak patuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan di masa yang akan dating. Di satu sisi, tax amnesty dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan dating karena tax amnesty memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk masauk atau kembali ke dalam system administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan di masa yang akan dating. Namun, di sisi lain, tax amnesty dapat mengurangi tingkat kepatuhan di masa yang akan dating jika wajib pajak tetap mempertahankan ketidakpatuhannya setelah program tax amnesty berakhir sembari berharap akan adanya program tax amnesty di masa yang akan datang.