Hukum tata Negara Indonesia, dalam perpektif historis mengalami perubahan tatanan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan yang diperoleh Bangsa Indonesia tentunya memberikan kedaulatan secara penuh sebagai bangsa untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri tanpa adanya intervensi dan campur tangan negara lain. Sehingga terciptalah Hukum Tata Negara Indonesia yang memiliki jati diri bangsa sendiri. Keberadaan ketatanegaraan Indonesia semakin menemukan jati dirinya, ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 sejak 1999-2002. Dengan amandemen tersebut telah diletakkan bangunan ketatanegaraan, dengan kelembagaan negara yang satu sama lan dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (cheks and balances), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kondisi demikian mewujudkan prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Dengan kata lain, bahwa perubahan terhadap UUD 1945 tersebut merupakan rombakan terhadap hampir seluruh tiga kelompok materi muatan konstitusi.