Collections

Advanced Search
First Page Previous 156 157 158 159 160 Next Last Page

Implementasi Hak Interpelasi dan Hak Angket DPRD Serta Akibat Ketidaksinkronan Keputusan Gubernur dengan Putusan Pengadilan terhadap Pemberhentian Bupati dan / Wakil Bupati Berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Berdasarkan Asas Transparansi Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015

Perlindungan Hak Ketenagakerjaan Pada Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Di Indonesia

Penerapan Pasal 90 Ayat (4) Undang-undang no. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Hak Pengemudi Bus Antar Propinsi Terkait Jam Kerja Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kewenangan Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik

Pemberian Sanksi Pidana Adat Lamaholot Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional

Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Meninggalnya Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan

Akibat Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Pada Perkawinan Yang Belum Dicatatkan Menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Agama Kristen

Tinjauan Yuridis Kewenangan DPD Menurut Putusan MK no. 79/PUU.XII/2014 dan Undang-undang no.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

First Page Previous 156 157 158 159 160 Next Last Page

Search Result

Found 6288 from your keywords: subject="i"
Query took 0.15796 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly