Dasar-dasar Hukum Perburuhan

Masalah perburuhan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana saat itu buruh adalah seorang budak yang diperlakukan sewenang-wenang. Setelah jaman kemerdekaan nasib buruh berubah karena dibuat perturan-peraturan yang memuat perlindungan terhadap buruh seperti kesejahteraan, kebebasan berorganisasi dan mengemukakan pendapat. Pembahasan tersebut mengawali uraian dalam buku ini, dimana di da…

Hukum Ketengakerjaan : deskripsi kaidah dan tujuan hukum

Hukum Perburuhan atau ketenagakerjaan (labor law) mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal balik dari buruh atu pekerja dan majikan, penetpan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan dalam lingkungan kerja, non diskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan, dan …

Yayasan : dalam teori dan praktik

Pembahasan Yayasan sebagai subyek hukum yang non manusia alamiah dikendalikan oleh organnya yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan pembina ; cara pengangkatan dan wewenang dari masing-masing organ serta akibatnya manakala terjadi pelampauan wewenang oleh organ yang bersangkutan ; cara mendirikan Yayasan dan dalam hal terjadi perubahan-perubahan serta jika dilikuidasi, sampai seberapa jauh in…

Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja /buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Dalam hal ini ruang lingkup ketenaga kerjaan tidak sempit dan sederhana, tetapi kemyataan dalam praktik sangat komplek dan multidimensi. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja, namun meliputi juga pengaturan di luar hubungan kerja…

Hukum Perburuhan : konsepsi, sejarah dan jaminan konstitusi

Era Reformasi mengawali babak baru tentang Indonesia yang lebih berciri negara hukum modern. Negara dalam hal ini pemerintah & DPR mewujudkan dengan adanya UU no 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Semua itu tidak lain adalah untuk melindungi pihak yang tak bertanggung jawab dan sebagai pengakuan atas hak dan kewajiban pekerja.

Hukum Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan bagaikan dua pihak yang bersebarangan yaitu pihak buruh dan pihak majikan, yang mempunyai kepentingan sendiri dan pastinya kepentingan mereka saling bertentangan satu sama lain. Dalam hukum ketenagakerjaan tentunya ada campur tangan pemerintah, diperlukan pemahaman akan hukum ketenagakerjaan agar dapat menyikapi dunia kerja dengan arif bijaksana.

Hukum Ketenagakerjaan-berdasarkan UU no 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan p…

Buku ini membahas UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut serta ketentuan terkait lainnya sampai dengan tahun 2011 seperti UU no 39 tahun 2004 tentang Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Permenakertrans no. PER.07/MEN/IV/2008 dan no. PER.14/MEN/X/2010, serta Permenaker no PER.08/MEN/III/2006

UU RI no 13 tahun 2003 & PP RI tentang ketenagakerjaan -- Redaksi Grahamedia …

Edition

-

ISBN/ISSN

978979259462

Collation

vi, 366hlm : 21cm

Series Title

-

Call Number

344.01 IND ut-1

UU RI no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan & UU RI no 21 tahun 2000 tenta…

Edition

-

ISBN/ISSN

9786021762264

Collation

v, 297hlm : 21cm

Series Title

-

Call Number

344..01 IND us-1

Undang-undang Ketengakerjaan. edisi terbaru -- Redaksi Fokusmedia

Edition

-

ISBN/ISSN

9786027842496

Collation

x, 402hlm : 21cm

Series Title

-

Call Number

344.01 IND uk-1 ed.baru